Artis dan Posisi Penting Negara

Artis atau pekerja seni yang menduduki posisi penting di negara ini nampaknya masih sulit dipercaya masyarakat. Mereka masih terdengar diremehkan dan terkesan kurang mumpuni. Kehidupan glamor dan tingkahnya di depan kamera kebanyakan membuat khawatir masyarakat, takut jika mereka tidak amanah mengemban tugas.

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini sedang hangat membicarakan pemerintah, dari mulai penataan kabinet sampai kebijakan-kebijakan tahun pertama presiden yang dievaluasi besar-besaran. Menurut masyarakat dan mahasiswa banyak kebijakan yang sebenarnya tak berpihak terhadap masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian adalah hadirnya artis-artis di dalam banyak lembaga tinggi di negara ini.

Masyarakat menilai keberadaan mereka seperti kurang elok dan tidak percaya, karena menduduki posisi-posisi penting di negara. Dari mulai aktor, musisi, hingga baru-baru ini ada magician yang masuk dalam stafsus. Deddy yang baru-baru ini menduduki posisi sebagai staf khusus di lingkungan kementerian pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik.

Sebelumnya ia juga di amanahi sebagai duta Komponen Cadangan di kementrian yang sama. Berbekal kemampuan berpikir dan analisis yang mendalam, juga memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat membuat ia ditempatkan di posisi tersebut. Kembali lagi kepada alasannya, masyarakat banyak yang tidak tahu apa dasar penetapan dan standar seseorang bisa menduduki posisi tersebut.

Diantaranya ada Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Yovie Widianto, Giring Ganesha, Raline Shah, dan banyak lagi. Masyarakat tentunya mengharapkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Setelah menyoroti kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Ha, tiba-tiba banget bos Gojek jadi Menteri?”

Padahal mungkin banyak dasar lain yang mumpuni, sehingga ia bisa dipercaya di posisi tersebut. Tampak seperti bukan pada tempatnya, pandangan terhadap artis yang menduduki jabatan menteri pun bernada demikian. Masuknya artis menjadi obrolan panas di masyarakat, yang mencuat dan menuai pro kontra adalah terlibatnya Deddy Corbuzier.

Penempatannya dianggap sebagai efek dari bagi-bagi posisi dan kursi, bagi orang terdekat presiden, sehingga ada istilah kabinet gemuk. Disebut sebagai politik balas budi, karena Deddy cukup dekat dengan presiden Prabowo jauh sebelum ia menjadi presiden. Banyak analisis dan kritikannya terhadap sesuatu, mewarnai pembelaan Deddy terhadap Prabowo.

Atas apa saja dasar pemerintah dalam menentukan status ini, harapannya semoga menjadi ini menjadi langkah tepat dan strategis. Mengingat dulu, ada pro kontra tentang Deddy Mizwar yang masih berkarya di Entertainment tapi menjabat sebagai Wakil Gubernur. Pada saat itu bertentangan dengan keterlibatannya menjadi aparatur pemerintah.

Dikutip dari BKSDN kemendagri.go.id tahun 2014, menyatakan bahwa sebelumnya KPK mengimbau kepada Deddy Mizwar agar fokus melayani warga Jawa Barat karena secara moral sebagai penyelenggara negara seharusnya waktunya digunakan untuk melayani masyarakat. Saat itu Dedi Mizwar melanjutkan karirnya dan tetap menjalani keartisannya. Atau pada kasus beberapa waktu lalu tentang Gus Miftah dengan statement yang kontroversialnya, tentang penghinaan terhadap pedagang es teh.

Menjadi public figur yang mendapat kepercayaan di pemerintah tentunya sangat rawan dan beresiko. Apalagi bagi mereka yang datang dari dunia hiburan, di mana banyak gaya kritik dan apresiasi di sana. Saat mereka bebas mengapresikan dirinya sebagai pribadi yang penuh intrik, yang bebas bicara dan memperlakukan orang lain saat menjadi pekerja seni, lain lagi dengan sekarang yang telah resmi menduduki posisi di pemerintahan.

Mereka tidak boleh sembarangan bicara, bertingkah, di depan kamera dan bersikap buruk terhadap orang lain. Karena seketika, mereka berubah menjadi wajah pemerintah yang harus memberi contoh teladan di kehidupan. Tentunya mereka yang dekat dengan penggemar, dan masyarakat luas tentunya memiliki cara tersendiri untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Kehadiran mereka tentunya diharapkan akan mempermudah komunikasi dua arah, antara masyarakat dan pemerintah. Semoga mereka amanah dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.