Mengapa PKS Harus pada Pasangan Amin (Anies – Muhaemin)

Setelah gerbong Partai Demokrat meninggalkan koalisi Perubahan dan Persatuan, maka otomatis bangunan koalisi hanya tinggal 2 partai, yaitu Nasdem dan PKS.

Hengkangnya Demokrat dari koalisi tersebut menimbulkan tanda tanya bagi beberapa pihak. Benarkah partai itu menginginkan perubahan untuk bangsa yang lebih baik, atau partai tersebut merasa sakit hati karena tidak terpilih sebagai bacawapres?

Alasannya seperti sederhana. Karena saat Anies melakukan kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, tidak ada komunikasi sebelumnya.

Lalu bagaimana dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera. Apakah berpeluang mengikuti jejak Demokrat, meninggalkan gerbong koalisi Perubahan. Politik adalah seni dalam menciptakan kemungkinan-kemungkinan. Begitupun dengan PKS. Partai ini bisa melakukan apapun.

PKS sampai saat ini masih belum mendeklarasikan dukungannya ke pasangan Amin. PKS baru mendukung Anies sebagai Bacapres. Sementara kehadiran Gus Imin ke koalisi Perubahan ini ada sedikit menciptakan luka karena tidak dilirik jadi bacawapres. Hal itu terbukti dengan tidak hadirnya PKS dalam deklarasi Anies – Muhaemin di Hotel Majapahit, Jawa Timur beberapa lalu.

Menurut pengamatan penulis, PKS akan tetap mendukung pasangan Amin dengan alasan berikut:

1. PKS dengan Anies sudah sangat lama menjalin kerjasama. Saat Pilkada DKI, tahun 2017, PKS menjadi salah satu pengusungnya.

2. Akar rumput PKS sudah ke Anies. Terutama karena hanya Anies yang sehati dan sejiwa dengan konsituen partai ini. Akan terjadi kerugian besar jika PKS mengikuti jejak Demokrat. Suara partai bisa jeblok di Pemilu 2024.

3. PKS akan dicap sebagai partai yang tidak pro perubahan jika ikut jejak Demokrat. Disebut partai dakwah tapi malah tidak langkahnya mencerminkan.

4. Peluang kemenangan pasangan Amin ini sangat besar. Bahkan dibanding Anies – AHY pun pasangan Amin ini lebih menjanjikan.

Dengan mencermati beberapa hal di atas, maka sangat kecil peluang PKS hengkang meninggalkan koalisi Perubahan dan Persatuan ini. Belum lagi soal waktu yang sangat mepet harus jadi perhitungan. Mungkin hanya tinggal menyelesaikan “administrasi” di antara partai koalisi saja sehingga deklarasi akan segera digelar.

Wallahu’alam